BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong upaya pengentasan kemiskinan melalui program Rumah Layak Huni (RLH) yang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didanai sepenuhnya melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta lewat mekanisme corporate social responsibility (CSR).

Program ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan industri seperti tambang dan perkebunan.

Adapun rumah yang dibangun dalam program ini terbagi menjadi dua tipe berdasarkan jenis konstruksinya.

Yang pertama adalah rumah tipe 36 berstruktur beton dengan ukuran bangunan 6 x 6 meter. Sedangkan yang kedua adalah rumah tipe 45 dengan konstruksi kayu dan ukuran 6 x 7,5 meter.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Irhamsyah, menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 hingga awal 2025, Pemprov telah merealisasikan pembangunan sebanyak 386 unit rumah layak huni.

“Mulai 2022 sampai 2025, ada 386 unit yang sudah kita bangun dan resmikan. Lalu sampai Mei 2025 ini, ada tambahan 86 unit yang masih dalam proses pembangunan berdasarkan komitmen perusahaan,” ujarnya saat ditemui di Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/6/2025).

Menurut Irhamsyah, jika pembangunan 86 unit tersebut rampung, maka total akan menjadi 472 unit rumah, atau sekitar 93 persen dari target 508 unit yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2025.

“Kami optimis bisa mencapai hampir 96 persen dari target. Tapi memang, kendalanya bukan pada kesiapan kita membangun, melainkan pada realisasi komitmen perusahaan-perusahaan yang terlibat,” lanjutnya.

Irhamsyah menegaskan bahwa tidak sepeser pun dana APBD digunakan dalam pelaksanaan program ini.

Seluruh pembiayaan pembangunan RLH bersumber dari dana CSR perusahaan, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

“Kita memang murni menggunakan dana CSR, jadi ini adalah bagian dari kontribusi dunia usaha untuk membantu masyarakat di sekitar lokasi operasional mereka,” katanya.

Namun, ia juga mengakui bahwa masih terdapat daerah yang belum mendapat perhatian penuh dari perusahaan.

Salah satunya adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), di mana belum ada perusahaan yang berkontribusi dalam program RLH.

“Di Mahulu, belum ada satu pun perusahaan yang membantu lewat CSR. Dan saat ini kita sudah komunikasikan. Tapi agar tetap ada pemerataan, kami alokasikan dari kuota yang ada dan bangun lima unit rumah di sana,” ucap Irhamsyah.

Ia pun mengimbau agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Mahulu turut serta dalam program tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Program RLH menjadi salah satu langkah nyata Pemprov Kaltim dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan secara lebih cepat melalui pendekatan berbasis kolaborasi.

“Kita harap ke depan semakin banyak perusahaan yang merealisasikan komitmennya. Karena ini adalah tanggung jawab bersama untuk memberikan kehidupan yang layak bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” pungkas Irhamsyah.

Reporter : Yani | Editor : Wong

(Sumber Berita : https://beritakaltim.co/2025/06/30/tanpa-apbd-pemprov-kaltim-bangun-ratusan-rumah-layak-huni-lewat-kolaborasi-csr/)